Departemen Kehakiman Amerika Serikat (U.S. Department of Justice) telah mengumpulkan cukup bukti untuk memproses secara hukum kepada enam pejabat pemerintah Rusia karena diduga memainkan peran penting dalam melakukan peretasan sistem DNC dan membocorkan informasi selama pemilihan presiden tahun 2016. Awal tahun ini, badan intelijen AS menyimpulkan bahwa pemerintah Rusia berada di belakang serangan hacking tersebut dengan berhasil mengekspos email Komite Nasional Demokratik (DNC) untuk mempengaruhi pemilihan presiden 2016 atas dukungan Donald Trump.


Sekarang, dengan mengutip orang-orang yang mengetahui penyelidikan tersebut, Wall Street Journal melaporkan bahwa jaksa federal Amerika Serikat dapat mengajukan tuntutan terhadap pejabat dan Hacker Rusia yang tidak disebutkan namanya awal tahun depan. Penyelidik intelijen federal AS juga percaya bahwa "puluhan" pejabat Rusia lainnya mungkin juga berpartisipasi dalam perampokan DNC, yang diduga diperintahkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Namun, keduanya Putin dan pejabat pemerintah Rusia membantah tuduhan tersebut. Akibat aktifitas hacking yang terjadi pada sistem DNC pada tahun lalu menyebabkan ribuan email DNC dicuri, termasuk email pribadi yang sensitif dari manajer kampanye Hillary Clinton - John Podesta, yang muncul di situs WikiLeaks. Dalam penyelidikan forensik terpisah yang dilakukan oleh FireEye melalui anak perusahaan Mandiant, berhasil mengidentifikasi alat dan teknik hacking yang digunakan dalam hack DNC yang dikaitkan dengan FancyBear - yang juga dikenal sebagai APT28, Sofacy, Sednit, dan Storm Pawn - kelompok hacking yang disponsori negara yang diyakini sebagai unit Intelijen Militer Rusia (GRU).

Agen federal AS dan jaksa di Washington, Pittsburgh, Philadelphia dan San Francisco telah bekerja sama dengan investigasi DNC. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengungkapkan identitas sebenarnya dari keenam tersangka tersebut. Pejabat Rusia atau hacker tersebut tidak akan diadili di Amerika Serikat sampai mereka memasuki wilayah AS karena negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Rusia.
 
Top